Untitled Document

Langkah-langkah yang hrus dilakukan pemohon atau suami atau kuasanya :

Tahap tahap membuat surat Permohonan

Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iyah (pasal 118 HIR, 142 RBG Jo. Pasal 66 Undang-undang No.7 tahun 1989)

Pemohon di anjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama atau mahkamah syar’iyah tentang tata cara membuat surat permohonan (Pasal 119 HIR, 143 RGB Jo. Pasal 48 Undang-undang No.7 tahun 1989)

surat permohonan dapat diruba sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika termohon telah menjawab surat permohonan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Termohon.

Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah :

Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (Pasal 66 ayat 2 Undang-undang No.7 tahun 1989)

Bila Termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada Pengadilan Agama/Syar’iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat 2 Undang-undang No. 7 tahun 1989)

Bila Termohon berkediaman diluar negeri, maka Permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat 3 UU No.7 tahun 1989)

Bila Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan di ajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusar (Pasal 66 ayat 34 UU No.7 tahun 1989)

Permohonan tersebut memuat :

Nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon ;

Posita (Fakta kejadian dan Fakta hukum

Petitum (hal-hal yang di tuntut berdasarkan posita).

Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama dapat di ajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak di ucapkan (Pasal 66 ayat 5 UU No.7 tahun 1989)

Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat 4 HIR, 145 ayat 4 RBG Jo. Pasal 89 UU No.7 tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 RBG )

Pemohon mendaftarkan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’yah

Pemohon dan Termohon di panggil oleh Pengadilan agama/ Mahkamah Syar’yah untuk menghadiri persidangan.

a. Tahapan persidangan

Pada pemeriksaan sidang pertama, Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami isteri harus datang secara pribadi (Pasal 82 UU No.7 tahun 1989);

Apabila tidak berhasil, maka Hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (pasal 3 ayat 1 PERMA No.2 tahun 2003);

Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara di lanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan.

Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) Termohon dapat mengajukan gugatan rekonpensi/gugatan balik (Pasal 132a HIR, 158 RBG)

b.Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’yah atas permohonan cerai talak sebagai berikut :

Permohoan di kabulkan. Apabila Termohon tidak puas dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah tersebut.

Permohonan di tolak. Pemohon dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah tersebut.

Permohonan tidak diterima. Pemohon dapat mengajukan permohonan baru.

Apabila permohonan dapat di kabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka :

pengadilan agama/Mahkamah Syar’iyah menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak.

pengadilan agama/Mahkamah Syar’iyah memanggil pemohon dan Termohon untuk melaksanakan ikrar talak;

Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak di tetap sidang penyaksian ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan hukum tersebut dan perceraian tidak dapat di ajukan lagi berdasarkan alasan hukum yang sama (Pasal 70 ayat 6 UU No. 7 tahun 1989)

Setelah ikrar talak di ucapkan panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 hari setelah penetapan ikrar talak (Pasal 84 ayat 4 UU No. 7 tahun 1989)